KOTA BLITAR – Semangat sinergi antar berbagai elemen masyarakat kembali ditunjukkan oleh pemerintah Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Pada Selasa, 9 Juni 2026, Lurah Pakunden turun langsung ke tengah masyarakat memimpin kolaborasi lintas sektor untuk mengawal dan mendampingi sasaran calon siswa dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.

Kegiatan ini berfokus pada wilayah lingkungan RW 06 dan RW 07 Kelurahan Pakunden. Dalam aksi bersama tersebut, Lurah Pakunden didampingi oleh sejumlah unsur lintas sektor, antara lain Babinsa, Babinkantibmas, Pendamping PKH, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Guru Pengajar, serta para Ketua RT dan RW setempat. Kehadiran seluruh elemen ini menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi warga.

Lurah Pakunden menegaskan bahwa kehadiran langsung ke lapangan bertujuan untuk memverifikasi data, memastikan kelayakan calon peserta, sekaligus memberikan pendampingan dan informasi lengkap kepada warga mengenai program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah ini. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar tidak ada warga yang berhak terlayani tertinggal, serta memastikan setiap tahapan program berjalan lancar dan transparan.

Sementara itu, peran Babinsa dan Babinkantibmas turut memperkuat keamanan dan kelancaran kegiatan, sementara Pendamping PKH dan PSM memberikan panduan terkait aspek sosial dan kesejahteraan keluarga calon siswa. Guru Pengajar juga ikut hadir untuk memberikan penjelasan terkait materi dan metode pembelajaran yang akan diterapkan, sehingga warga mendapatkan gambaran jelas mengenai manfaat program ini.

Pemerintah kelurahan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan setiap program pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan, demi mewujudkan masyarakat Pakunden yang lebih cerdas dan sejahtera.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah Kota Blitar yang bertujuan memberikan akses pendidikan bagi warga yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan layak, dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.